Darurat Independensi Penyelenggara Pemilu
Ruhut Ambarita | Kamis, 15 Agustus 2013 - 15:20 WIB
: 874


(dok/antara)
Warga mengecek daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2014 di Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (12/7). KPU mengharapkan masyarakat aktif mencermati DPS Pemilu 2014 .
Penyelenggara dan pengawas pemilu makin rentan terlibat konflik kepentingan politik.

JAKARTA - Indonesia terancam menuju kondisi darurat independensi penyelenggara pemilu, menyusul banyaknya anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah mendapat sanksi. Karena itu, KPU dan Bawaslu pusat harus segera mengambil tindakan.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Jakarta, Kamis (15/8), mengatakan, Pemilu 2014 terancam oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Dari hari ke hari, banyak anggota KPUD dan Bawaslu daerah mendapat sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Saya kira akan terjadi darurat independensi penyelenggara pemilu bila KPU dan Bawaslu mendiamkan dan tidak merespons putusan DKPP dengan serius," kata Titi. Banyaknya putusan DKPP, menurutnya, menunjukkan adanya persoalan serius terkait kemandirian penyelenggara pemilu.

Ia mengatakan, penyelenggara pemilu di daerah rentan mendapat intervensi dari peserta pemilu. Oleh karena itu, pengawasan internal yang ketat oleh KPU dan Bawaslu mutlak dilakukan. Jika pengawasan diperkuat, kedua lembaga itu bisa meminimalisasi kasus-kasus pelanggaran etik di DKPP.

Selain itu, KPU dan KPUD serta Bawaslu dan Bawaslu daerah harus bersinergi untuk menghadirkan pemilu yang demokratis. Tidak seperti saat ini, kedua lembaga berjalan sendiri-sendiri, malah cenderung saling berkompetisi satu sama lain.

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan, persoalan netralitas penyelenggara pemilu berawal dari perekrutan dan seleksi pada masa lalu yang tidak transparan.

Situasi itu, dibiarkan begitu saja hingga kini, kemudian menimbulkan banyak persoalan di daerah terkait penyelenggaran pemilu. "Oleh karena itu, deteksi dini dan pencegahan kecurangan, serta pengambilalihan kewenangan seharusnya bisa dilakukan sehingga tidak berakibat fatal," ujarnya.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengatakan, sebagian besar masalah yang dilaporkan ke lembaganya terkait keberpihakan atau sikap tidak netral penyelenggara pemilu daerah.

Karena itu DKPP menjatuhkan sanksi peringatan dan pemecatan terhadap penyelenggara pemilu daerah. "Sanksi pemecatan memang terpaksa dilakukan apabila ada dugaan pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu,'' kata Jimly.

Sanksi pemecatan, kata dia, tidak hanya terkait adanya pelanggaran etik, tetapi untuk sejumlah kasus mengarah pada tindak pidana. DKPP telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap 95 anggota komisi dan pengawas pemilu daerah sejak Juni 2012.

Sementara itu, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) melaporkan 18 anggota KPU dan KPUD serta Bawaslu ke DKPP karena dugaan pelanggaran kode etik. Mereka terdiri dari 7 anggota KPU, 5 anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, 1 anggota KPU Kabupaten Toli-toli, 1 anggota KPU Kabupaten Morowali, 3 anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, dan 1 tenaga ahli Bawaslu.

Ketua Bidang Advokasi DPP Nasdem, Taufik Basari, mengungkapkan indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh sejumlah penyelenggara pemilu tersebut berkenaan dengan dinyatakannya tidak memenuhi syarat (TMS) tiga calon legislatif DPRD Nasdem di dua Kabupaten Sulawesi Tengah (Sulteng).

Taufik menjelaskan, ketiga caleg tersebut sudah memberikan keterangan kepada KPU mengenai kekurangan persyaratan pencalonan. Namun, KPU tetap tidak meloloskan ketiganya. (M Bachtiar Nur)

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



2 Komentar :

euro-kreditservice.com
15 Agustus 2013 - 21:15:22 WIB

Sangat membantu kita untuk mendapat informasi. Kehadiran website yang bagus akan mendukung kemajuan kita. Siap menjadi masyarakat yang cerdas.
Friendly Edinburgh Airport Taxi
15 Agustus 2013 - 21:50:23 WIB

Salam hangat, semangat 45 tetap membara. Bareng suasana lebaran dan juga hari kemerdekaan. Menjadi momentum yang sangat bagus untuk bangkit dan menjadi diri yang lebih naik maju dan cerdas.
<< First | < Prev | 1 | Next > | Last >>
Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 30 Agustus 2014 00:00:00 WIB

Suku Asli Kutai Cari Buaya Pemangsa Warga

, 30 Agustus 2014 00:00:00 WIB

Peserta Jamkesnas Mencapai 126 Juta